KEP minta Bappenas percepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di Tanah Papua agar akses listrik lebih merata dan mendukung pembangunan.
Ketimpangan akses listrik di Tanah Papua menjadi perhatian serius. Komite Ekonomi Papua (KEP) mendorong Bappenas untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di wilayah ini. Langkah percepatan diharapkan tidak hanya meningkatkan pasokan listrik, tetapi juga membuka peluang pembangunan ekonomi, pendidikan, dan layanan publik lebih merata.
Dengan listrik yang lebih stabil, masyarakat Nusa Tenggara Indonesia dapat menikmati kemudahan hidup sehari-hari sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
KEP Dorong Percepatan Infrastruktur Kelistrikan Di Papua
Anggota Komite Eksekutif Papua (KEP), Paulus Waterpauw, menekankan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan di Tanah Papua. Menurutnya, listrik menjadi fondasi utama untuk mempercepat pembangunan dan menarik investasi ke wilayah ini.
Keterbatasan pasokan listrik selama ini dianggap sebagai hambatan serius dalam optimalisasi potensi sumber daya alam Papua. Dalam siaran pers yang diterima di Jayapura, Rabu, Paulus menyatakan pembangunan sistem kelistrikan bukan hanya soal penerangan, tetapi juga penggerak utama pertumbuhan sektor industri, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
Dengan dukungan listrik yang memadai, potensi ekonomi yang belum tergarap dapat mulai dimanfaatkan secara optimal.
Koordinasi KEP Dan Bappenas
Pada Senin, 19 Januari 2026, KEP melakukan koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Jakarta. Pertemuan ini menitikberatkan pada percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan sebagai prioritas nasional di Papua.
Paulus menjelaskan bahwa jika pemerintah daerah didukung secara serius oleh pemerintah pusat, investasi dapat masuk lebih cepat karena banyak sumber daya alam Papua yang belum dimanfaatkan. Ia menekankan bahwa keberadaan listrik akan memungkinkan berkembangnya industri skala besar maupun usaha rumah tangga.
Dukungan ini juga akan memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal, membuka peluang kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua secara keseluruhan.
Baca Juga: Warga Sikka Akhirnya Miliki Puskesmas Di Nanga Setelah 18 Tahun
Pentingnya Listrik Untuk Pembangunan Papua
Paulus menegaskan bahwa listrik bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi penggerak utama pembangunan di berbagai sektor. Infrastruktur kelistrikan yang handal akan mendukung industri, pendidikan, layanan kesehatan, serta usaha masyarakat kecil dan menengah.
Hal ini diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia. Lebih lanjut, pembangunan pembangkit listrik di Papua harus menjadi prioritas nasional.
Dengan demikian, ketersediaan listrik yang stabil tidak hanya menjadi alat penerangan, tetapi juga memungkinkan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal dan sumber daya alam yang ada di tanah Papua.
Pembenahan Mekanisme Perencanaan Pembangunan
Selain infrastruktur kelistrikan, Paulus menyoroti perlunya pembenahan mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Menurutnya, musrenbang harus dijalankan secara bottom-up, mencerminkan aspirasi masyarakat dari tingkat kampung hingga provinsi, tanpa dipengaruhi kepentingan politik.
Jika masyarakat membutuhkan air bersih, jalan antar kampung, listrik, sekolah, atau fasilitas kesehatan, maka pembangunan harus fokus pada kebutuhan tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Paulus menekankan bahwa percepatan pembangunan kelistrikan dan perbaikan musrenbang menjadi langkah strategis untuk memaksimalkan potensi Papua sekaligus meningkatkan kualitas hidup warganya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari antaranews.com
